Data BANSOS BERMASALAH!! Komisi XI Cecar BPK-BPKP

 

Data Bansos Masih Bermasalah, Komisi XI Cecar BPK-BPKP

Aulia Damayanti - detikFinance
Senin, 06 Sep 2021 17:54 WIB
Cek BLT BPJS Ketenagakerjaan, Ini Caranya!
Foto: Grandyos Zafna
Jakarta - 

Komisi XI DPR RI melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dalam rapat itu, BPK dan BPKP dicecar pertanyaan soal data bantuan sosial (bansos) yang disebut sampai saat ini masih belum satu data.

Anggota Komisi XI dari Fraksi Gerindra Kamrussamad mengatakan soal peran BPKP dalam masalah data bansos yang masih belum satu data. Dia mengungkap masalah itu masih belum selesai. Padahal sudah banyak bansos yang digelontorkan.

"Kita sudah gelontorkan dana desa bisa kita bayangkan, dana desa 83.000 lebih desa rata-rata Rp 800,4 juta rupiah per desa di seluruh Indonesia kita sudah gelontorkan program kartu pra kerja, program keluarga harapan, BST ditempatkan APBN untuk insentif bunga kur dan penjaminan kur," ungkap dia dalam Rapat Dengar Pendapat, Komisi XI DPR RI dengan Sekjen BPK dan Kepala BPKP, Senin (6/9/2021).

Dia pun menggarisbawahi, meski bansos sudah banyak digelontorkan, tingkat kemiskinan masih meningkat. Ia mengutip data dari Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa tingkat kemiskinan akut meningkat dari 3,8% menjadi 4%.

Dia pun bertanya, di mana peran BPKP dalam mengatasi masalah tersebut. Dia juga mengutip arahan Presiden Joko Widodo kepada BPKP pada Rakornas, salah satunya meningkatkan pengawasan terhadap kualitas perencanaan program sejak awal.

"Arahan presiden kepada BPKP ini pada rakornas pengawasan internal pemerintah tahun 2021 point kedua adalah tingkatkan pengawasan terhadap kualitas perencanaan program sejak awal. Mohon penjelasan dari bapak," ujarnya.

Kemudian, anggota Komisi XI DPR RI Fraksi NasDem, Satori menanyakan bagaimana peran BPK terhadap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang masih bermasalah hingga saat ini. Ia pun meminta bagaimana solusi dan sejauh mana sinergi antara BPK dengan Kementerian Sosial.

"Di DTKS menjadi permasalahan yang terus-menerus belum ada solusinya bagaimana dan sejauh mana sinergi dan penyelesaian permasalahan tersebut antara BPK dan Kementerian Sosial," terangnya.