Bagaimana Nasib DKI Jakarta setelah Ibu Kota Negara Pindah ?

 

Bagaimana Nasib DKI Jakarta setelah Ibu Kota Negara Pindah ?


Liputan6.com, Jakarta - Pembahasan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) telah dimulai. RUU ini menjadi payung hukum bagi pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Lantas, bagaimana nasib dengan DKI Jakarta?

Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN Ahmad Doli Kurnia menuturkan, Pansus juga akan membahas bagaimana nasib Jakarta setelah tidak menjadi ibu kota negara. Doli mengatakan, perlu ada perubahan undang-undang terkait Daerah Khusus Ibu Kota.

"DKI ini tentu nanti kan harus ada perubahan undang-undang juga. Kalau sekarang dia daerah khusus ibukota, kalau nanti di sana (Kalimantan Timur) jadi daerah khusus ibukota juga, nah ini kan tentu kan harus ada perubahan undang-undangnya," ujar Doli kepada wartawan, Kamis, 9 Desember 2021.

Perubahan status DKI Jakarta perlu melalui perubahan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perubahan UU itu juga perlu untuk membahas aset-aset negara yang ada di Jakarta.

"Termasuk semua aset-aset yang ada di DKI, makanya dalam undang-undang itu ada pasal yang mengatur barang milik negara, BMN itu," ujar Doli.

DPR dan pemerintah perlu membahas nasib barang milik negara yang ada di Jakarta. Apakah akan dilakukan pengalihan status, dilelang, atau juga di lelang.

"Kita juga sudah kasih ini misalnya pengalihan status, kemudian misalnya apakah itu dilelang, atau dijual segala macam. Itu juga harus menjadi concern kita.," ujar Doli.

"Mungkin harus diputuskan pemerintah bersama pemerintah dan DPR, tidak bisa apalagi hanya sekadar otoritas. Karena ini barang milik negara, harus rakyat atau negaralah yang paling representasi mau diapakan negara ini," pungkas politikus Golkar ini.